Perpres No. 44 Tahun 2023: Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Pejabat IKN

Daftar Isi [Tampil]

DIDINMIX.XYZ | Perpres No. 44 Tahun 2023: Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Pejabat IKN. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Umum dan Kepatuhan, serta Direktur/Kepala Biro Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Perpres ini memberikan pengaturan terkait hak keuangan dan fasilitas bagi pejabat yang berperan penting dalam pengelolaan Otorita Ibu Kota Nusantara.

Rincian Hak Keuangan

Berdasarkan Pasal 1 Perpres ini, Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, serta Direktur/Kepala Biro Otorita IKN diberikan hak keuangan setiap bulan dan fasilitas lainnya. Hak keuangan ini terdiri dari gaji pokok dan tunjangan melekat, termasuk tunjangan keluarga, tunjangan pangan/beras, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja.

Pasal 2 Perpres menjelaskan bahwa gaji pokok dan tunjangan melekat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, tunjangan kinerja (tukin) disesuaikan dengan kelas jabatan masing-masing pejabat. Perpres ini juga menyebutkan besaran tukin untuk setiap kelas jabatan, di antaranya:

Kelas Jabatan 17 (Sekretaris Otorita IKN): Rp 98.152.220 atau Rp 98,1 juta.
Kelas Jabatan 16 (Deputi Otorita IKN): Rp 82.814.888 atau Rp 82,8 juta.
Kelas Jabatan 15 (Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN): Rp 67.480.566 atau Rp 67,4 juta.
Kelas Jabatan 14 (Direktur/Kepala Biro Otorita IKN): Rp 62.672.646 atau Rp 62,6 juta.

Fasilitas Lainnya

Selain hak keuangan, pejabat IKN juga berhak atas fasilitas lain yang disebutkan dalam Perpres ini. Fasilitas tersebut meliputi biaya perjalanan dinas, jaminan sosial, perumahan, transportasi, dan fasilitas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan dan Penghentian Hak Keuangan dan Fasilitas

Pemberian hak keuangan dan fasilitas lainnya kepada pejabat IKN berlaku sejak tanggal pelantikan mereka. Pembayaran dan penghentian pembayaran hak keuangan dan fasilitas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak penghasilan atas hak keuangan dan fasilitas tersebut juga tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber Pendanaan

Hak keuangan dan fasilitas bagi pejabat IKN, sebagaimana diatur dalam Perpres ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengalokasian dana ini merupakan langkah penting untuk mendukung kinerja dan kelancaran tugas pejabat IKN dalam mengelola Otorita Ibu Kota Nusantara.

Perpres No. 44 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, serta Direktur/Kepala Biro Otorita IKN merupakan langkah penting dalam memberikan pengaturan yang jelas terkait hak keuangan dan fasilitas bagi pejabat IKN. Melalui peraturan ini, diharapkan pejabat IKN dapat menjalankan tugasnya dengan optimal dalam membangun dan mengembangkan Otorita Ibu Kota Nusantara.

Dengan adanya pengaturan yang transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diharapkan pemberian hak keuangan dan fasilitas lainnya dapat berjalan efisien dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi pejabat IKN. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan akan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan dan peningkatan kualitas Ibu Kota Nusantara serta mewujudkan visi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Download file lengkapnya tentang Perpres No. 44 Tahun 2023: Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Pejabat IKN di bawah :